Pontianak-Today. Perkembangan Teknologi Informasi saat ini begitu pesat dan membawa perubahan yang sangat besar hampir di seluruh sendi kehidupan kita, di bidang transportasi misalnya muncul perusahaan-perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, dimana pengguna dapat melakukan pemesanan, estimasi waktu penjemputan tiba, perkiraan biaya, hingga identitas armada dan pengemudinya, semua itu bisa dilakukan dengan mudah bahkan tanpa meninggalkan aktivitas yang sedang dilakukan.
Pontianak sebagai salah satu kota besar yang sedang giatnya membangun tak luput dari perkembangan ini, belakangan beberapa perusahaan transportasi berbasis aplikasi online telah hadir melayani masyarakat Pontianak baik lokal maupun perusahaan besar berskala nasional.
Dari sisi masyarakat sebagai konsumen tentu ini merupakan suatu hal yang menguntungkan, karena dengan demikian akan semakin banyak pilihan dan kemudahan jika akan bepergian tanpa kendaraan pribadi, namun ditingkat operator/ pengusaha transportasi konvensional dan yang berbasis aplikasi online mulai mengalami gesekan.
Sore ini (19/07) team kalbartoday.com mendapatkan informasi bahwa disalah satu ruas jalan utama kota Pontianak ada pengumuman menolak taksi online, setelah melakukan pengecekan dilapangan ternyata informasi tersebut benar, persis sebelum pintu masuk salah satu Hotel Berbintang di Pontianak ini terdapat sebuat banner bertuliskan penolakan keberadaan taksi online di kawasan tersebut.
“PERHATIAN!!!… Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan kami menolak taxi online masuk/ berada dalam 200 meter dari area ini” demikian tulisan yang terpasang tidak jauh dari pintu masuk Hotel Berbintang dengan jaringan nasional ini, belum diketahui apakah banner tersebut merupakan kebijakan managemen hotel atau bukan.
Seorang pengguna transportasi online Rahmad (35) saat kami tanyakan tentang ini mengatakan, keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi tidak mungkin untuk dibendung karena ini adalah tuntutan zaman dimana perkembangan teknologi sudah semakin maju dan canggih.
“peran pemerintah kota Pontianak disini sangat diperlukan, agar tidak terjadi gesekan yang semakin besar seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa” kata pria berkacama minus ini.
“harus segera ada kebijakan yang mengatur, seperti range biaya, wilayah operasi, standarisasi kendaraan dan lainnya sehingga dapat jalan keluar yang bersifat win win solution” ujar karyawan salah satu lembaga keuangan swasta ini.
“tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan moda transportasi yang aman, nyaman dan murah” harap Rahmad. (awe)
